SuaraBhinneka.id (Kota Probolinggo) – Komisi III DPRD Kota Probolinggo, Jawa Timur, menemukan beberapa balok cor – penahan lantai tingkat – melengkung. Kondisi itu diketahui, saat komisi yang diketuai .Mukhlas Kurniawan ini, sidak proyek pembangunan lanjutan kantor Inspektorat, Pemkot Probolinggo.
Dalam sidak yang berlangsung, Rabu, 17 September 2025, siang itu, rombongan Komisi III ditemui pengawas sekaligus pelaksana proyek CV Tujuh April Edi Rudyanto. Beberapa anggota Komisi III menyebar, ada yang melihat-lihat bangunan, ada pula yang memelototi dokumen dan gambar proyek
Disela-sela sidak, salah satu anggota komisi III Robit Riyanto menegaskan, agar kontraktor mempercepat pekerjaan proyek, dengan menambah jumlah pekerja dan jam kerja. Karena ia pesimis pekerjaan proyek, selesai tepat waktu, yakni pertengahan Desember 2025.
“Kalau melihat hasil pekerjaannya, saya pesimis selesai tepat waktu. Pokoknya jangan sampai putus kontrak. Caranya, pekerja dan jam kerja ditambah. Ya lembur siang-malam,” tegas Robit ke sejumlah awak media yang ikut sidak tersebut.
Saat ditanya, apakah pekerjaan proyek lanjutan pembangunan kantor Inspektorat itu dialhkan atau dikerjakan kontraktor lain, politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini mengelak. “Itu kan bukan domain saya. Jadi saya tidak tahu,” elak Robit seraya meneruskan sidaknya.
Sementara itu, pelaksana sekaligus pengawas proyek Edi Rusiyanto, berterus terang kalau progres dari proyek yang dikerjakan, minus atau terlambat 3 persen dari target. “Targetnya hari ini kan harusnya 19 persen. Tapi pekerjaan yang sudah kami selesaikan progresnya 16 persen. Jadi minus 3 persen,” terang Edi.
Tentang lambannya pekerjaan, menurut Erdi salah satunya karena banyaknya perubahan. Diantaranya, kedalaman bangunan, pintu kamar mandi dan ruangan, kamar mandi, cendela dan lain-lain. Edi terpaksa menggambar sendiri perubahan yang diminta pemilik proyek (Dinas PUPR).
Karena kalau diserhkan ke konsultan perencanaan atau konsultan pengawas, selesainya lebih lama. Mengingat konsultan sibuk dengan pekerjaan di lain tempat. “Kan sebelum digarap perubahan itu digambar dulu. Ya, kami yang menggambar. Kalau diserahkan ke konsultan, lebih lama,” jelasnya.
Akibatnya, progres yang seharusnya 19 persen, yang selesai dikerjakan hanya 16 persen. Meski begitu, Edi memastikan proyek yang ditangani, selesai tepat waktu. Mengingat, tenaga kerja yang diterjukkan jumlahnya antara 56 sampai 60 pekerja. “Kami pastikan tepat waktu. Tidak perlu nambah pekerja. Ini sudah banyak, 50 sampai 60 orang,” jawabnya.
Terkait K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) Edi menegaskan, mulai awal kerja pihaknya sudah menyediakan sarana dan prasarana K3. Hanya saja, terkadang ada pekerja yang tidak memakai K3 seperti helm dan sepatu. Alasannya, mereka risih lantaran jarang memakai K3 saat bekerja.
“Kebiasaan pekerja bangunan Kota Probolinggo, ya seperti itu. Kadang enggak dipakai. Kadang alasannya, lupa tidak dibawa. Yang pasti kami ingatkan kalau ada pekerja yang enggak pakai K3,” imbuh EDI.
Saat ditanya jaring pengaman kok belum dipasang? Edi menjawab, kalau jaring akan dipasang setelah pekerjaan finishing bagian luar dimulai. Tentang balok cor yang melengkung, Edi menjelaskan, kalau balok yang dimaksud bukan dirinya yang membangun. Tetapi, kontraktor yang membangun kantor berlantai tiga tersebut.
“Kalau bentangan balok itu, bukan kami. Yang membangun kontraktor pertama. Tapi itu tidak masalah. Bukan baloknya yang melengkung. Tapi cetakan cor atau bigistingnya yang melengkung sedikit,” tambah Edi.
Di tempat yang sama Mukhlas Kurviawan, ketua Komisi III menyatakan, sidak dilakukan untuk mengetahui dan melihat langsung hasil pekerjaan proyek pembangunan lanjutan kantor Inspektorat. “Sidak ini kan tugas dan fungsi komisi kami. Untuk ngecek, agar proyek ini selesai tepat waktu,” ujarnya.
Mukhlas dan anggota komisi III yang lain, tidak ingin peristiwa putus kontrak terjadi lagi pada proyek yang anggarannya Rp3,9 miliar tersebut. Untuk diketahui, proyek pembangunan yang disidak komisi III, diputus kontrak sebelumnya, bahkan sempat mengkrak dua tahun.
“Kan proyek ini putus kontrak. Kami tidak ingin kejadian seupa terjadi lagi. Kalau ada perubahan disana-sininya yang akan menghambat pekerjaan, ya kami sebegai legislatif, harus tahu,” tands Mukhlas.
Karenanya, pihaknya sesegera mungkin akan memanggil Dinas PUPR, konsultan perencanaan dan pengawas, serta kontraktor. Untuk memadukan kesimpang-siuran informasi agar persoalan yang terjadi clear. “Informasi yang sepihak ini perlu kami padukan. Kami akan segera memanggill mereka,” imbuhnya.
Terkait informasi kalau proyek yang dimaksud disubkontraktualkan ke rekanan lain, Mukhlas dengan tegas mengatakan belum tahu. “Saya tidak tahu itu. Kalau itu memang ada, ya tidak boleh. Makanya kita harus ketemu dulu dengan mereka,” pungkas Mukhlas.***
Penulis : Agus Purwoko
Editor : Gusmo
Sumber Berita: Liputan
