SuaraBhinneka,id (Kota Probolinggo) – Akhirnya, Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), APBD Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2026, ditandatangani.
Penandatanganan berlangsung dalam rapat paripurna, di ruang sidang utama, Gedung DPRD Kota Probolinggo, Jawa Timur, Senin, 15 September 2025, siang. Rapat Paripurna dengan agenda penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama KUA-PPAS, berlangsung singkat.
Nota kesepakatan ditandatangani langsung Wali Kota Probolinggo, dr. Aminuddin (Unsur Ekskutif atau pemkot). Sementara dari unsur legislatif, yang menandatangani Ketua DPRD Dwi Laksmi Syntha Kusumawardhani dan Wakinya Santi Wilujeng Prastyani
Rapat paripurna, dihadiri 18 anggota dewan, 2 dinyatakan tidak hadir, sedang 10 wakil rakyat lainnya, belum datang, saat paripurna dimulai. Sebelum masuk ke acara atau agenda utama, pimpinan rapat, bersama seluruh anggota DPRD dan undangan, mengheningkan cipta.
Sambil menundukkan kepala, mereka memanjatkan doa atas meninggalnya Wali Kota Probolinggo periode 2004/2009 dan 2009/2014, H.Muhamad Buchori. Kota Probolinggo kehilangan sosok pemimpin yang pernah membawa perubahan besar bagi kota.
Usai berdoa, rapat dilanjutkan dengan agenda persetujuan KUA-PPAS dan seluruh wakil rakyat yang hadir di paripurna itu, sepakat terhadap KUA-PPAS, APBD Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2026. Paripurna ditutup, setelah penandatanganan nota kesepakatan, antara ekskutif dan legislatif.
KUA-PPAS, APBD Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2026 ini, tidak selseai saat itu, tetapi melalui proses atau tahapan panjang. Sebelumnya, Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), APBD Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2026, dibahas bersama Badan Anggaran (Banggar DPRD)
Kemudian tahapan dilanjutkan dengan sidang paripurna, dengan agenda penyampaian saran dan pendapat Banggar DPRD, yang berlangsung, 10 September 2025 kemarin. Saran dan pendapat Banggar DPRD tersebut, sebagai bahan tambahan. Agar kebijakan fiskal sebagai pedoman dan arah pembangunan Kota Probolinggo, sesuai keinginan masyarakat dan visi-misi wali kota.
Wali Kota Probolinggo, dr. Aminuddin, hadir dalam sidang tersebut. Ia tidak didampingi Wakil Wali Kota Ina Dwi Lestari, karena sedang berduka atas wafatnya H.M Buchori, orang tuanya. Dr Aminuddin didampingi Pj Sekda dan jajaran kepala perangkat daerah.
Momen penandatanganan kesepakatan berlangsung hangat dan tanpa ada ketegangan. Agenda penandatanganan, tidak hanya simbol administratif, melainkan wujud komitmen bersama antara eksekutif dan legislative, membawa Kota Probolinggo menuju arah pembangunan yang lebih baik di tahun 2026.
Usai penandatanganan, Wali Kota Aminuddin menegaskan pentingnya kolaborasi dalam menyusun arah kebijakan pembangunan daerah. “Rapat ini berhasil diselenggarakan dan disetujui Banggar DPRD. Saran-saran dari DPRD kita tampung, dan dari masukan serta pikiran yang berkembang akan semakin memperkuat perencanaan ke depan,” ujarnya.
Dengan disepakatinya KUA-PPAS 2026, langkah awal penyusunan APBD Kota Probolinggo 2026, resmi dimulai. Ekskutif bersama legislatif akan membahas KUA-PPAS hingga R-APBD 2026 terwujud. Semangat kebersamaan antara legislatif dan eksekutif diharapkan, menjadi modal untuk mewujudkan program pembangunan yang berpihak pada masyarakat.
Usai paripurna, acara dilanjutkan rapat internal anggota DPRD Kota Probolinggo, yang berlangsung di gedung yang sama. Sedang pihak ekskutif kembali ke kantor masing-masing, untuk melanjutkan aktivitas atau kegiatannya masing-masing.***
Penulis : Agus Purwoko
Editor : Gusmo
Sumber Berita: Liputan
