SuaraBhinneka.id – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Probolinggo, Jawa Timur, menyampaikan sejumlah rekomendasi terkait penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026.
Rekomendasi ini disampaikan dalam rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Saran dan Pendapat Badan Anggaran, sebagai upaya meningkatkan efektivitas penggunaan APBD sekaligus mendukung program prioritas Wali Kota.
Rapat Paripurna berlangsung di Gedung DPRD Kota Probolinggo, Rabu petang, 10 September 2025. Saran dan Pendapat Badan Anggaran DPRD setempat dibacakan, Mukhlas Kurniawan, anggota DPRD Fraksi Partai Golkar.
Kepada Bagian Umum Sekretariat Daerah, Banggar menyarankan ada penyesuaian anggaran dengan jumlah pegawai. Mengingat, pada tahun 2026 ada satu pegawai yang pensiun. Sedang belanja pegawai yang diajukan Rp19,224 miliar untuk 137 pegawai.
Pada KUA PPAS 2026 pada sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor Bagian Umum ditemukan anggaran Rp3.363 miliar, salah satu di antaranya untuk sewa kendaraan sebesar Rp2 miliar. Anggaran sebesar Rp2 miliar tersebut dialihkan ke kegiatan yang mendukung program prioritas wali kota.
Mukhlas menyebut, masyarakat mengeluh perihal pelayanan surat menyurat (pengurusan surat ahli waris dan lain-lain), yang dianggap terlalu lama. Karenanya Banggar DPRD meminta evaluasi standart pelayanan publik (SPP) dan standart operasional (SOP) pada layanan Kecamatan dan Kelurahan agar lebih cepat dan mudah.
Terhadap Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, banggar merekomendasi agar pemkot fokus pada peningkatan daya saing SDM, ketahanan pangan, perluasan akses pendidikan dan kesehatan bermutu, peningkatan kapasitas pendidik, sarana prasarana, dan pelestarian budaya lokal.
Dalam KUA PPAS 2026 alokasi belanja Urusan Pendidikan dari Rp229.79 miliar ditahun 2025 turun 5,3 persen menjadi Rp144.78 miliar. Turunnya anggaran pendidikan dikarenakan penyesuaian fiskal dan efisiensi program.
Sedang Urusan Kebudayaan Rp2.4 miliar, bertambah jika dibanding tahun sebelumnya (2025) Rp1.6 miliar. Terhadap kondisi ini, pendapat dan saran Banggar bantuan seragam gratis hendaknya dua kaliuntuk satu orang siswa. Yakni saat siswa belajar di SD kelas 1 dan kelas 4, mengingat pertumbuhan fisik,
Untuk menghindari keterlambatan pengadaan, maka Banggar menyarankan bantuan seragam sekolah dalam bentuk uang. Dalam kesempatan itu, banggar mengkritik alokasi Rp1,3 M untuk rehabilitasi 50 lokus sekolah rusak, dianggap tidak serius.
“Mengingat pendidikan adalah prioritas di 2026 nanti, kami rekomendasikan penambahan anggaran. Tentunya anggaran yang cukup memadai,” ujar Mukhlas.
Terkait Kurangnya guru pendidik untuk siswa disabilitas di PAUD/TK (Pendidikan) Inklusif, sekaligus kesejahteraannya (honorarium), banggar meminta untuk diperhatikan. Tak hanya itu, Banggar menolak alh-fungsi Gedung Kesenian.
Gedung yang adakn difungsikan untu lapangan tennis indor tersebut , dikembalikan lagi fungsinya untuk gedung kesenian, karena dibutuhkan. Apalagi, pegiat seni telah mengharumkan nama kota, yang membutuhkan tempat untuk berekspresi dan latihan.
Anggaran alih-fungsidari gedung kesenian ke tenis indoor Rp200 juta, di Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Dispopar) dialihkan ke bantuan sosial. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan agar menganggarkan perbaikan gedung kesenian untuk memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Terhadap Bantuan Langsung Siswa Miskin, Banggar mengusulkan pemkot memberi bantuan pendidikan kepada siswa miskin yang tidak ter-cover diprogram PIP pusat. “Intervensi pemkot terhadap pendidikan siswa miskin penting. Misalnya Rp250-300 ribu untuk 100 siswa. Seperti Kartu Jakarta Pintar,” sebut Mukhlas.
Pungutan restribusi parkir di Kolam Renang TRA, hendaknya menjadi target Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berkaitan usulan dana hibah non tahapan Bawaslu dan KPU, Banggar DPRD merekomendasi agar pemkot mengakomodir usulan tersebut.
Pemkot juga diminta mengalokasikan anggarannya sebesar Rp100 juta untuk membantu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Organisasi Masyarakat (Ormas) Sedang dana hibah Rp95 juta di Diskominfo, direkomendasikan untuk PWI Rp50 juta, sedang untuk hibah ke F- Wamipro Rp25 juta. Sisanya Rp20 juta dialihkan ke kegiatan lain.
Untuk anggaran stimulan bantuan internet pada pondok pesantren yang kuotanya 5GB dirasa masih kurang untuk para guru dan santri dalam proses belajar mengajar. Karenanya Banggar DPRD meminta Diskominfo di tahun 2026 menambah kuota menjadi 10GB.
Terkait proyek kementerian sebesar Rp40 miliar, sepanjang jalan Soekarno-Hatta dan Jalan Panglima Sudirman yang berakibat pada PJU dan rambu lalu lintas yang dibongkar. Pemkot disarankan mengalokasikan dana untuk pemasangan kembali PJU dan rambu lalu lintas yang dibongkar.
Sebagai upaya efisiensi pembayaran listrik, Komisi II DPRD merekomendasi pemkot menambah anggaran untuk biaya pemasangan meterisasi penerangan jalan umum (PJU). “Karena sering terjadi kecelakaan, Dinas Perhubungan segera memasang rambu dilarang parkir di 25 titik di sepanjang jalan nasional,” tegas Mukhlas.
Dalam kesempatan itu, Mukhlas meminta Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan (DKUP) segera mencairkan dana bergulir yang ada di Bank Jatim dan BPR Jatim. Agar bisa dimanfaatkan oleh UMKM, termasuk Koperasi Merah Putih (KMP) dalam rangka mendukung program makam bergizi gratis (MBG).
Disebutkan, anggaran untuk pemberdayaan KMP sebesar Rp300 juta. Selain itu pemkot mengalokasikan anggarannya untuk dihibahkan ke Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) mitra DKUP. Dalam upaya pembinaan Koperasi sebesar Rp150 juta.
Banggar DPRD menambah anggaran untuk Sekretariat DPRD sebesar Rp150 juta yang akan digunakan untuk pemeliharaan ruang kerja komisi II dan Komisi III. Perlu juga penambahan anggaran Rp75 juta yang akan dialokasikan untuk program penyusunan Perda Koperasi yang sempat mandeg.
Bagian Perekonomian selaku pengawas atau pembinan BUMD, perlu melakukan kajian mendalam terhadap laporan Keuangan PUDAM Bayuangga. Berupa, pemetaan masalah yang menghambat optimalisasi keuntungan BUMD dan Analisa kebutuhan Perseroda PT. Bahari Tanjung Tembaga.
Kepada PUDAM Bayuangga, agar lebih detail dan professional dalam menyajikan laporan keuangan dan rencana kerja atau rencana bisnis (Renbis). Dan melakukan Reviiew atau Penyesuaian Renbis, dengan memperhatikan Tujuan, Sasaran RPJMD tahun 2025-2029.
Tentang Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal Rp352,66 juta, untuk Kajian Bolinggo Night Paradise (BNP) dan Honor Tim Percepatan Investasi, agar kegiatan tersebut disesuaikan dengan tempat atau lokasi yang strategis diwilayah Kota Probolinggo.
Berkaitan Kegiatan DINKES-PPKB yang belum tercover di draf KUA PPAS APBD TA 2026, dengan anggaran Rp643,213 juta, direkomendasikan perlu ditambah, karena kegiatannya berkaitan langsung dengan masyarakat.
Anggaran sebesar itu untuk, biaya Pendampingan/ PE Loss to Follow Up/ Monev/Supervisi terkait TBC, Pembayaran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) pada Kader Kesehatan bukan Posyandu (Kader Jumantik dan Kader Integrasi Layanan Primer (ILP)) dan Kader KB dan Biaya Langganan Daya dan Jasa Balai Penyuluhan KB dan Honor Tenaga KB.
Pendapatan Daerah yang ada pada Dinas Kesehatan sebesar Rp6,391 miliar, direkomendasikan untuk dialihkan pada kegiatan strategis Dinas Kesehatan yang memerlukan penambahan biaya seperti UHC, SKTM, Pengadaan Obat/Alkes.
Pengalihan istilah Pendapatan RSUD BLUD dan PuskesmasBLUD sebesar Rp140 milyar dari Jenis Belanja Lain – lain PAD yang Sah, ke Restribusi, diharapkan tidak mempengaruhi aktivitas teknis layanan Kesehatan. Terkait Anggaran Belanja Dinkes yang turun menjadi Rp5,272 milyar, direkomendasikan, anggaran pelayanan Kesehatan untuk tidak dikurani, sehingga layanan Kesehatan Masyarakat tetap optimal.
Anggaran UHC Rp2,8 milyar (turun dari Rp37 milyar ke Rp34,2 milyar) jika terjadi pelimpahan peserta PBI (Penerima Bantuan Iuran) dari Pemerintah Pusat ke Daerah. Untuk itu, banggar DPRD merekomendasi agar data penduduk, PBID, bayi baru lahir dan PBPU kelos 3 non aktif, di-update.
Belanja Modal Pembangunan Fasilitas Kesehatan yang awalnya diproyeksikan Rp3 miliar untuk Dinkes dan RSUD, yang kemudian membengkak menjadi Rp17,58 milar, diupayakan dicukupi dengan cara efisiensi belanja lainnya.
Belanja modal sebesar Rp17,58 miliar itu untuk RSUD dr. Mohammad Saleh Rp5,08 miliar, Dinkes dan Puskesmas Rp1,5 milyar, dan RSUD AR Rozy sebesar Rp11 miliar,
Untuk pembelian sparepart Computerized Tomography atau alat CT Scan di RSUD Dr. Moh. Saleh, direkomendasikan anggarannya ditambah untuk upgrade alat yang dimaksud. Sedang lahan Parkir di RUD dr M Saleh, Badan Anggaran meminta ditata ulang, guna menunjang pendapatan BLUD RSUD dr M Saleh.
Sementara untuk RSUD Ar-Rozy yang berencana akan meningkatkan pelayanan direkomendasi RSUD Ar-Rozy perlu menghitung kebutuhan skala prioritas. Dan segera merekrut dokter spesialis, sesuai kompetensi dan kebutuhan.
Terkhusus PUPR dan PERKIM, soal Sewa Rusunawa yang dilakukan oknum yang tidak bertanggungjawab dan sewanya dinilai memberatkan, Dinas PUPR dan Perkim diminta segera melakukan Monev berkala.
Untuk Jalan Citarum yang kondisinya saat ini sering macet karena sempit, direkomendasikan agar agar diperlebar. Terakhir, Banggar DPRD juga meminta pemkot, mengevaluasi anggarkan pengurukan lahan sawah untuk Sekolah Rakyat sebesar Rp3 miliar.***
Penulis : Agus Purwoko
Editor : Gusmo
Sumber Berita: Liputan
